Kita semua sadar bahwa jalannya roda pemerintahan di negeri ini masih jauh dari harapan sebuah pemerintahan yang benar-benar mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hingga saat ini pemerintah yang sekarang berkuasa hanya sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan kepentingan partai dengan 'merampok' uang negara. Banyaknya Kementrian yang memiliki 'bau' tidak sedap yang diendus oleh KPK, beberapa diantaranya yaitu Kemnakertrans, Kemdiknas, Kemkes, dan Kemhub, dimana para anggotanya berasal dari partai-partai yang berkuasa.
Hal itulah salah satu alasan Presiden SBY melakukan perombakan kabinet. Walaupun sudah sering terdengar isu tersebut, tetapi dalam kenyataannya selalu terhambat, dan menjadikan koalisi multipartai sebagai salah satu alasan kegagalan pengambilan keputusan perombakan kabinet. Dengan kata lain Presiden SBY dan Partai Demokrat sudah berprilaku baik dan berjuang untuk negara ini, tetapi partai-partai lainlah yang membuat ketidaklancaran pemerintahan. Hal ini tetntu saja merupakan kesimpulan yang sesat, karena pada kenyataannya Presiden SBY lebih banyak berfikir pada aspirasi politik dibandingkan dengan aspirasi publik yang memihak pada rakyat meski berpotensi melawan partai politik. Pun ketika berpikir aspirasi publik, maka itu dipilih berdasarkan aspirasi politik.
Cara Abraham Lincoln mendengarkan aspirasi dapat dijadikan contoh untuk Presiden SBY, dimana Lincoln tetap memproklamasikan kemerdekaan budak ditengah pecahnya diskursus publik dan dukungan ambigu dari kabinet, yang berujung pada kematiannya melalui penembakan yang dilakukan oleh John Wilkes Booth, seorang pendukung konfederasi yang pro perbudakan. Harapan inilah yang selalu diharapkan dari seorang presiden, yang keputusannya selalu memihak kepada rakyat walaupun 'mengancam' keselamatan jiwanya.
Melihat praktik kepemimpinan pemerintah dalam mengambil keputusan selama ini, sulit untuk percaya bahwa perombakan kabinet akan memperhitungkan kepentingan rakyat. Ketakutan Presiden menghadapi partai politik membuat perombakan kabinet ini hanya sebagai 'bumbu penyedap' jika koalisi mulai terasa hambar, walaupun dengan rasa yang sangat terbatas.
Jika boleh berharap, perombakan kabinet ini merupakan momentum untuk memperbaiki semua hal dalam konteks pemerintahan, termasuk mengambil keputusan yang lebih tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tentu saja dengan pertimbangan demi rakyat, bukan demi partai, apalagi sekedar jadi 'bumbu penyedap' koalisi. Semua itu dharus dilakukan demi agenda perbaikan bangsa.
sumber : KOMPAS, Rabu, 28 September 2011
Hal. 7 (Rubrik Opini )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar